Pilihan Di Atas Meja JKApresiasi Peluncuran Buku Burhanuddin Napitupulu 'Harakiri Politik'
WASPADA Online
Oleh Chaidir Ritonga
Burhanuddin Napitupulu, tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Utara, beberapa hari yang lalu meluncurkan buku pertamanya sebagai seorang politisi kawakan, yang telah kenyang makan asam garam dan jatuh bangun perjalanan bangsa. Buku itu berjudul 'Harakiri Politik', Tokoh Nasional & Elit Golkar. Buku ini bercerita tentang perilaku politisi dan tokoh nasional yang banyak memilih keputusan yang keliru atau paling tidak kurang tepat sehingga merugikan dirinya sendiri atau bahkan berdampak sangat jauh kepada perjalanan bangsa Indonesia.
Menurut Sugeng Sarjadi, yang tampil sebagai pembahas, buku 'Harakiri Politik' sangat bagus, antara lain karena memberikan telaahan yang baik dan sistematis terhadap perilaku beberapa tokoh nasional dalam memilih keputusan sebagai seorang pemimpin, berbeda dengan beberapa tokoh yang lain, biasanya hanya menulis tentang dirinya sendiri dalam bentuk otobiografi. Selain karena isinya kontekstual, pembelajaran tentang politik praktis memang sangat sedikit, cenderung langka. Sejak peristiwa Malari pada tahun 1978, pemerintah memberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Kordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Esensinya ialah melakukan depolitisasi kampus. Mahasiswa didorong untuk fokus pada proses ajar-mengajar, intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak perlu.
Depolitisasi dan reformasi
Hingga sebelum era reformasi, tahun 1997/1998, hasil daripada depolitisasi yang sitematis itu ialah lemahnya kesadaran berpolitik masyarakat. Kita terdorong untuk mengejar pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. Kita juga berusaha sekuat tenaga mejaga stabilitas keamanan dan politk dalam negeri dengan berbagai cara dan pengorbanan. Namun manakala, kesejahteraan yang ditunggu tidak datang juga, hasilnya ialah reformasi. Rakyat merasa, yang kaya makin kaya. Yang miskin, makin miskin. Memang terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Masyarakat yang sejahtera makin bertambah. Tetapi ternyata tidak merata. Kesenjangan si kaya dengan si miskin demikian lebar. Kita baru sadar ternyata telah menjadi korban permainan politik segelintir elit politik nasional bagi kepentingan asing. Dan proses depolitisasi itu disempurnakan oleh perilaku kita yang dalam banyak hal melakukan kesalahan yang fatal. Atas nama pembersihan G 30/S PKI, bangsa Indonesia harus kehilangan jutaan orang yang teraniaya, terbunuh dan terlantarkan turun temurun. Soekarno terperangkap kedalam kepemimpinan megalomania dan menerima penunjukan dirinya menjadi Presiden seumur hidup.
Keputusan yang sangat kontraproduktif itu justru hanya mempercepat kejatuhannya. Dan Soekarno harus mengakhiri karir politiknya menjadi pesakitan di rumahnya sendiri. Tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apaapa. Pak Harto juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Pada saat rakyat merasakan adanya perubahan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi setelah 32 tahun berkuasa, arus utama, diam-diam, mengharapkan agar Pak Harto turun dari kekuasaan dan menyerahkannya secara elegan kepada penerusnya. Namun apa mau dikata, sanjungan Harmoko lebih kuat. Pak Harto setuju memperpanjang kekuasaannya lima tahun lagi. Dan itulah yang kemudian memicu kejatuhan Pak Harto secara tragis. Kesenjangan ekonomi dan 'stabilitas politik dan keamanan' yang mencengkram rakyat, justru menjadi alasan bagi arus reformasi untuk beringas dan menjebol semua tembok-tembok pertahanan orde baru serta meluluhlantakkan semua lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan politik yang ada. Beruntung institusi militer masih bisa bertahan. Kalau tidak, bangsa ini mau jadi apa?
'Harakiri Politik' seperti itu masih diteruskan oleh Habibie. Habibie memilih melepaskan Timor Timur dan mengenalkan demokrasi yang teramat cepat. Merombak hampir semua undang-undang dalam sekejap mata. Dan dengan berani mempercepat Pemilu pada tahun 1999. Padahal mandatnya sebagai Presiden masih tersedia sampai dengan 2003. Dan Habibie jatuh dengan cara yang kurang lebih sama, pertanggungjawabnnya ditolak sidang MPR yang dipimpin oleh kadernya sendiri, Akbar Tanjung. Kisah tragis yang sama terus berulang. Gus Dur memutuskan menerbitkan dekrit presiden yang kemudian menjatuhkannya. Setelah melalui dua kali memorandum yang memperingatkan agar Gus Dur memperbaiki kinerjanya, jawabannya justru sebaliknya, Gus Dur justru mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan DPR/MPR sekaligus juga membubarkan Partai Golkar yang ketika itu dipimpin oleh Akbar Tanjung. Hasilnya, sidang istimewa MPR akhirnya mencabut mandat Gus Dur dan menyerahkannya kepada Megawati.
Pilihan JK
Megawati sedikit beruntung, turun dari panggung kekuasaan melalui pemilihan presiden yang dimenangkan oleh SBY-JK. Buku 'Harakiri Politik' bertutur secara runtut bagaimana para tokoh atau pemimpin nasional memilih keputusan-keputusan politik yang seringkali berakibat fatal. Sebagian diantara keputusan itu bahkan berimplikasi sangat luas kepada kehidupan rakyat. Itulah yang mendasari penyusunan buku 'Harakiri Politik'. Kita diajak menelusuri kiprah para tokoh dan pemimpin nasional dalam memilih dan mengambil keputusan, terutama di ranah politik.
Disitu terungkap bahwa dalam banyak hal, paling tidak dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Jusuf Kalla ternyata dihadapkan dengan banyak sekali pilihan-pilihan yang sulit. Umumnya, JK berhasil memilih dengan tepat karena didasari oleh perhitungan yang rasional dan terukur. Pada saat Akbar Tanjung memutuskan untuk maju menjadi Wapres berhadapan dengan Hamzah Haz, JK sudah mengingatkan hitungan yang terukur agar tidak maju karena menurut hitungan akan kalah, namun Akbar Tanjung terus maju dan akhirnya juga memang kalah. Demikian juga manakala Akbar Tanjung sebagai Ketua Golkar agar jangan berkoalisi dengan PDIP tanpa melalui proses bottom up, Akbar Tanjung tidak menggubris, dan akhirnya memang fatal. Akbar Tanjung pada akhirnya terjungkal.
Pada saat JK memilih apakah maju mencalonkan diri menjadi presiden melalui konvensi Partai Golkar atau memilih opsi yang lain, secara rasional JK memilih jalan maju menjadi Wakil Presiden. JK memanggil Sugeng Sarjadi yang melakukan jajak pendapat (polling) tentang peta politik Pilpres. Hasil polling menunjukkan secara gamblang bahwa JK tidak punya prospek yang layak untuk maju menjadi Presiden. Sebaliknya, JK sangat prospektif menjadi Wapres dengan siapapun berpasangan. JK akhirnya memilih mundur dari Konvensi Partai Golkar dan berpasangan dengan SBY. Dengan SBY, JK sudah punya konsensus akan saling mendukung. Dan pilihan JK ternyata sangat beralasan, sangat rasional dan terukur. Faktor JK dalam proses pemenangan itu sangat kuat. Demikian juga dalam mengamankan kemenangan itu dengan memilih mengambil posisi Sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas Partai Golkar di Bali.
Perjalanan kepemimpinan SBY-JK juga banyak diwarnai oleh faktor JK. Pilihan-pilihan yang tersedia di atas meja JK sangat krusial dan strategis. Pada saat hampir semua pemimpin nasional dihadapkan pada masalah Aceh, tidak ada yang berani mengambil keputusan. JK memilih jalan dengan caranya sendiri. Dan selesai. Demikian juga pada saat berhadapan dengan subsidi BBM. Tidak ada yang berani menegaskan dan memilih mencabut subsidi BBM. JK berani. Apabila keputusan itu tidak diambil JK, APBN kita akan bleeding ratusan trilyun pada saat harga kini mendekati $100 dollar. Tidak kurang pentingnya upaya JK menggerakkan sektor riil dengan mendorong serta menggerakkan perbankan. Untuk itu JK juga mendisain pembangunan berbagai jenis infrastruktur.
Peluncuran Buku 'Harakiri Politik' menjadi sangat strategis dengan kehadiran Ketua DPR RI, sejumlah menteri, gubernur, bupati dan walikota. Makin terasa bermakna dengan sambutan JK yang terbuka, panjang lebar dan gamblang. Setiap pilihan yang tersedia diatas meja JK tidak hanya berimplikasi bagi karir politik JK, melainkan juga bagi masa depan bangsa. Pidatonya diakhiri dengan kata penutup: 'Karena saya saudagar, tidak mau melakukan harakiri politik, maka saya akan memutuskan tiga bulan sebelum Pilpres, apakah akan maju sebagai Calon Presiden atau Wapres. Semua keputusan yang akan saya ambil mengacu kepada pertimbangan yang rasional dan terukur'. Banyak pilihan memang ada diatas meja JK
Penulis adalah Wakil Ketua Umum Kadin Sumut
Email: Chaidirritonga@Yahoo.co.id
loading...