Papua, Pulau Nusi Sentra Budi Daya Rumput Laut

Perairan sekitar Pulau Nusi, Distrik Kepulauan Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua, menjadi sentra pengembangan budi daya rumput laut dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di sepanjang pesisir setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Biak Numfor Effendi Iggrissa di Biak, Jumat, mengakui budi daya rumput laut di sekitar Kampung atau Desa Nusi Babaruk telah berjalan melibatkan puluhan kepala keluarga kelompok tani.

"Kami terus berupaya mendorong pengembangan budi daya rumput laut agar bisa berhasil dan mampu mendongkrak pendapatan ekonomi keluarga setempat," harap Effendi.

Ia mengakui untuk dapat meraih keberhasilan budi daya rumput laut diperlukan kesabaran warga serta keseriusan petani sejak menebar bibit, memelihara hingga memanen.

Budi daya rumput laut, menurut Kadis DKP Effendi, memerlukan waktu dan ketekunan karena sistem pembudidayaannya masih sangat alami dan tradisional.

Menyinggung prospek budi daya rumput laut di wilayah kepulauan Nusi, menurut Effendi, berdasarkan pengamatan potensinya sangat bagus serta memiliki peluang ekspor.

"Potensi alam laut Biak sangat menopang kegiatan budi daya rumput laut, ya tinggal warga dan kelompok tani bekerja keras serta mampu mengatasi kesulitan saat melakukan penanaman," harapnya.

Pemkab Biak melalui DKP senantiasa memberikan pembinaan manajemen serta pendampingan bagi pengembangan budi daya rumput laut di wilayah kepulauan Nusi serta kepulauan lain yang dianggap berpotensi seperti Pulau Numfor sekitarnya. (antara)

LDR Perbankan Sulut Capai 132, 84 Persen

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara Luctor Tapiheru mengatakan rasio pinjaman terhadap dana atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan di daerah tersebut pada Juli 2014 mencapai 132,84 persen.

"Posisi LDR perbankan Sulut pada bulan Juli 2014 mencapai 132,84 persen jika dibandingkan posisi yang sama tahun lalu 129,59 persen, artinya masih terjadi capital inflow atau dana dari luar Sulut masuk," kata Luctor di Manado, Selasa.

Luctor mengatakan bahwa LDR adalah perbandingan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

"Hal ini menandakan penyaluran kredit oleh perbankan di daerah tersebut, khususnya bank umum, terus meningkat, yakni lebih besar daripada penghimpunan dana masyarakat," katanya.
Peningkatan LDR tersebut, menurut dia, karena kredit perbankan di Sulut tumbuh lebih tinggi ketimbang DPK secara year on year (YoY).

"Penyaluran kredit Juli 2014 capai Rp24,46 triliun, sementara penghimpunan dana masyarakat Rp18,41 triliun," kata Luctor.

LDR sebesar 132,84 persen, menurut dia, menandakan bahwa penyaluran kredit kepada masyarakat lebih tinggi daripada dana terhimpun dari masyarakat atau DPK.

"Sebagian perbankan beroperasi di daerah ini harus memasok dana dari luar Sulut untuk memenuhi permintaan kredit sektor riil di daerah ini yang makin tinggi," jelasnya. (antara)

Merek Mobil Ini Dijual, Siapa Mau Beli

Mungkin banyak orang yang tidak tahu kalau Afrika Selatan ternyata sudah memiliki merek lokal. Nama merek itu adalah Puma. Namun, awan gelap kini tengah menyelimuti Puma.

Namun menurut IOL Motoring, ada kabar yang mengejutkan hadir karena Puma hendak dijual.

Sebenarnya, merek ini bermula dari perusahaan Brasil yang berdiri tahun 1964. Perusahaan ini di era 60-an di beli dan direlokasi ke Afrika Selatan pada 1986 ketika dibeli oleh Jack Wijker.

Hasil karya merek ini adalah sebuah sportcar yang berbasis pada Volkswagen Beetle yang dibuat di pabrik kecil di Babalegi, 40 km di utara Pretoria.

Fasilitas itu dimiliki dengan komposisi 50-50 antara Wijker dan Cyril Ramaphosa. Kini, Wijker tengah mengevaluasi semua bisnisnya dan berencana untuk menjual saham yang dimilikinya.

Di perkirakan, nilai dari saham yang dimiliki oleh Wijker ini nilainya mencapai lebih dari 2 juta rand atau sekitar Rp 2,19 miliar.

Sejak beroperasi di Afrika Selatan, merek ini baru memproduksi 34 mobil yang rata-rata diproduksi sesuai pesanan. Tampang mobil buatan Puma mirip Ferrari Dino dengan pilihan mesin 1.6 liter, 1.8 liter, 1.9 liter dan 2.1 liter.

Saat ini ada sekitar 10 mobil yang sedang dalam berbagai tahap penyelesaian. Ketika selesai diproduksi harganya mulai dari 148.500 rand atau sekitar Rp 162,9 jutaan saja. (detik)
Korban yang Diterkam Buaya di Sungai Ditemukan

Korban yang Diterkam Buaya di Sungai Ditemukan

Seorang petugas keamanan PT Nawaraka Perkasa Nusantara yang hilang diterkam buaya di Sungai Sangatta, Kalimantan Timur, pada Jumat (29/8) sudah ditemukan pada Sabtu sore sekitar pukul 17.50 Wita dalam kondisi tak bernyawa.

Kepala Basarnas (SAR) Sangatta, Bungga Losong yang dihubungi di pos pencarian, Sabtu mengatakan, Dela Handayani, korban yang diterkam buaya sudah ditemukan Sabtu sore dalam kondisi meninggal.

Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sangatta untuk diotopsi. Dia merupakan karyawan PT Nawaraka Perkasa Nusantara, perusahaan kontraktor keamanan pada tambang batubara PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

"Korban ditemukan di sekitar 400 meter dari TKP dalam keadaan mengapung. Kondisi anggota tubuhnya masih utuh, namun bagian dada kanan berlubang akibat gigitan buaya," kata Bungga Logong.

Menurut Bungga Losong yang lebih populer dengan sapaan Aleks, pencarian selama dua hari melibatkan berbagai unsur, seperti Basarnas (SAR), TNI AL, Kepolisian, Tagana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, BPBD dan puluhan masyarakat.

"Alhamdulillah kerja keras semua, tim berhasil menemukan korban, meskipun dalam kondisi sudah tak bernyawa. Hari ini juga tim yang terlibat berhenti," katanya.
Mengapung

Sementara Agus, warga Jalan Durian Sangatta Utara yang pertama kali menemukan korban mengatakan hanya melihat kepala dan rambutnya mengapung di pinggir sungai sekitar Dusun Masabang.

Menurut Agus, saat melihat rambut dan kepala mengapung dirinya langsung memanggil keluarga korban. Kemudian ada perahu yang mencari korban dipanggil dan pada saat bersamaan juga ada petugas SAR datang dan menjemputnya untuk dibawa pulang.

"Saya melihat waktu diangkat petugas, badannya semua utuh, hanya dada bagian kanan berlubang. Dia tidak pakai baju tapi menggunakan celana pendek berwarna merah," kata Agus dengan nada semangat.

Dilaporkan juga bahwa dengan ditemukannya korban, suasana lokasi menjadi ramai karena warga berlarian ingin melihat langsung korban yang selama dua hari hilang.

Meskipun kondisi di sekitar lokasi pencarian becek dan licin karena diguyur hujan, ratusan orang tetap berlarian ingin melihat korban yang sudah dibawa dengan mobil ambulance.

Pencarian hari kedua ini juga melibatkan enam pawang terdiri atas dua pawang laki-laki dan empat pawang perempuan. Mereka tidak henti-hentinya membaca mantra-mantra dengan sesaji yang mereka persiapkan.

Sesaji seperti telur ayam kampung tiga butir, beras kuning segenggam tangan, kayu manis 1 lembar, pisang kepok 1 sisir, lilin 1 buah, rokok 1 bungkus dan korek api 1 buah.
Mereka mengaku yakin dengan sesaji dan mantra-mantra, buaya akan menyerah dan korban akan segera ditemukan dalam waktu 2 kali 24 jam.

"Saya yakin sore ini korban ditemukan kata pawang Ernawati. Pokoknya buaya akan menyerah dan paling lama 2 kali 24 jam sudah ditemukan korbannya," kata Kaseng, pawang senior di Sangatta yang ditemui di atas perahu.

Korban Dela Handayani yang berlamat di RT 37 Gang Mujur Jaya Sangatta Utara diterkam buaya saat memperbaiki pipa dan pompa air di pinggir sungai, Jumat, sekitar pukul 08.30 Wita yang rumahnya hanya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi.

Tewasnya Dela Handayani membuat kedua orang tuanya, Samsuddin (ayah) dan Maariadana (ibu) sangat sedih karena anaknya itu yang masih lajang itu tulang punggung keluarga. (antara)
Pemkot Medan Beri Penghargaan Empat Rumah Sakit

Pemkot Medan Beri Penghargaan Empat Rumah Sakit

Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memberikan penghargaan kepada empat rumah sakit swasta yang dinilai telah mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik kepada warga kurang mampu.

"Diharapkan dengan penghargaan yang diberikan ini, keempat rumah sakit ini semakin meningkatkan pelayanan kepada pasien yang berasal dari warga kurang mampu," kata Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Medan, Kamis, saat memberikan piagam penghargaan kepada keempat rumah sakit tersebut.

Keempat rumah sakit swasta yang mendapatkan penghargaan itu yakni RS Columbia Asia, RS Murni Teguh, RS Marta Friska dan RS Bandung.

Selain keempat rumah sakit, Wali Kota juga memberikan penghargaan khusus kepada dr Mahyono Sp.B Finacs karena telah menangani pasien dari keluarga kurang mampu bernama M Sakhi Zaidan di RS Colombia Asia dengan baik dan penuh keikhlasan.

"Semoga ke depannya semakin banyak muncul dr Mahyono-dr Mahyono lainnya," katanya.

Sebelum memberikan penghargaan, Eldin dalam sambutannya berharap kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan untuk lebih mengutamakan penanganan terhadap pasien dari pada urusan administrasi.

Untuk keempat rumah sakit yang menerima penghargaan ini, Eldin mengaku telah melihat langsung penanganan yang diberikan kepada pasien dari keluarga kurang mampu.

"Saya sudah melihat langsung, keempat rumah sakit ini benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada pasien kurang mampu tanpa mengutamakan urusan administrasi," katanya.

Untuk itulah, lanjut dia, apa yang dilakukan keempat rumah sakit ini harus didukung dan diapresiasi dan di samping itu guna menghilangkan kesan yang ada di tengah masyarakat selama ini, di mana mengatakan rumah sakit mewah hanya untuk orang berduit saja, bukan untuk warga kurang mampu.

Oleh karenanya Eldin berharap agar penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi motivasi bagi peningkatan kinerja pelayanan di keempat rumah sakit tersebut.

Selain itu jangan berpuas diri, sebab fungsi rumah sakit harus terus melayani masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian terus menjalin kerjasama dengan Pemkot Medan, terutama dalam memberikan akses kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu.

"Yang lebih penting lagi, saya kembali berharap kepada seluruh rumah sakit yang ada untuk mendahulukan penanganan terhadap pasien dari pada urusan administrasi sehingga masyarakat benar-benar terlayani," katanya. (antara)
N-219 Aircraft to be 70th Anniversary Gift for Indonesia

N-219 Aircraft to be 70th Anniversary Gift for Indonesia

PT Dirgantara Indonesia (PTDI), the Indonesian aerospace company, is optimistic about completing the assembly of two N-219 aircraft, which will be a gift for the 70th Anniversary of Indonesia in 2015.

"We are optimistic the N-219 aircraft, which is a product of PTDI, can be completed in August 2015 and become a gift for the 70th Anniversary of Indonesia," President Director of PTDI Budi Santoso said here Saturday.

He added that after completing two N-219 aircraft, PTDI seeks to market the propeller plane in 2015-2016.

According to Budi Santoso, the aircraft, which is to be sold for pioneer flights, was designed by Indonesian engineers.

"We want to prove to potential users about the advantages of this plane. If the market's response is positive, PTDI will manufacture 12 to 18 planes per year," Budi Santoso said.

The aircraft, with a capacity for transporting 19 passengers, is to be sold for US$5 million. The price is competitive in its class, he noted.

PTDI is experienced in aerospace technology and has become equal partners with aircraft manufacturers such as Boeing, Eurocopter and others.

"The N-219 has a potential market. It is able to serve aviation pioneers with short runways," Budi said.

He explained that the domestic market is quite open, since domestic flights, which serve operations in Kalimantan and Papua, use small aircraft.

N-219 is a multi-purpose twin-engine aircraft designed to operate in remote areas and to carry passengers or cargo.

The aircraft, which meets the FAR (Federal Aviation Regulations) part 23 requirements, has the largest cabin in its class and flexible doors to carry passengers and cargo.

N-219 is a development of NC-212 that has been manufactured by PTDI under CASA's license.

In addition, PTDI manufactures the CN-235 MPA and civilian model. PTDI is a holder of the marketing license for N-295 in the Asia Pacific region. (antara)
Solo Police Nab Nine Chinese Nationals

Solo Police Nab Nine Chinese Nationals

The Solo city police in Central Java arrested nine Chinese nationals on Friday evening for failing to produce required travel documents.

Those arrested were discovered at a house on Tarunegara Dalam Street II No. 20 in Banyuanyar area, Banjarsari sub-district, Solo, chief of the detective and crime unit at the Solo city police, Comr. Guntur Saputra, said on Saturday.

The nine Chinese nationals are identified as Wu Jian Ling (22), Wu Jing Tang (22), Luo Yan Jun (24), Yang Sion Cen (30), You Pie (32), Tian Min Can (23), Lou Yang (28), Zhou Lian Hua (30), and Yao Wang Qiang (20).

Guntur Saputro said the police were interrogating the Chinese with the help of an interpreter. "They don't speak English," he added.

"For the time being, the foreign nationals are charged with violating the immigration law, since they cannot produce necessary documents while in Indonesia," Guntur said.

The police will seek to establish their motive in staying in Indonesia, he added.

Guntur noted that the police made the arrests after receiving a tip from Banyuanyar Banjarsari residents who were suspicious about the presence of the Chinese nationals in the two-storied house.

The Chinese nationals are believed to have lived in the house for the past week. (antara)

Gerak Gerbong Mandalika Menuju Toba

By: Dahlan Iskan

Sabtu kemarin, sehari penuh, saya praktis mengililingi pulau Lombok. Dari Mataram di barat, Gili Trawangan di utara, lokasi PLTU baru di timur, pembangkit hidro di tengah, dan menjelang senja tiba di Lombok Selatan: rapat dimulainya proyek Mandalika.

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN yang mengelola BTDC Nusa Dua Bali itu, mendapat tugas membuat "Nusa Dua Baru" yang lebih besar di Lombok Selatan. Luasnya 1.200 hektar. Empat kali lebih luas dari Nusa Dua. Namanya: Mandalika.

Usai rapat, senja sudah lewat. Saya langsung menuju pantai terindah di kawasan Mandalika, di belakang Novotel: Pantai Kuta. Saya duduk di atas pasir putih menghadap laut selatan. Deburan ombaknya mengingatkan saya pada salah satu pantai di Bali. Angin bertiup sejuk. Bulan yang mendekati purnama tampak menor di langit bersih. Seperti baru keluar dari salon.

Dua teman saya yang datang dari Bali sudah menunggu saya di situ. Menemani istri saya yang sehari penuh saya tinggal keliling Lombok.

"Pantai ini punya empat karakter," ujar Gus Marhaen, tokoh Bali yang duduk di sebelah saya. "Jenis gelombangnya seperti Sanur. Lengkung kanannya seperti Nusa Dua. Pemandangan kirinya seperti Padang Bai. Dan pasir pantainya seperti Kuta Bali," kata dia lagi.

Gus Marhaen seorang seniman, pemilik universitas tertua di Bali, dan baru saja membangun Museum Bung Karno di Denpasar.

Penilaiannya itu menambah keyakinan saya bahwa proyek Mandalika akan menjadi pusat turis terbaik sejajar dengan kawasan Sanur-Kuta-Nusa Dua dijadikan satu. Memang kalau dilihat wujudnya sekarang kawasan Mandalika masih seperti padang gersang yang berdebu. Hotel yang besar ya baru Novotel itu. "Tahun 1975 lalu, Nusa Dua pun ya masih seperti ini," ujar Gus Marhaen.

Proyek Mandalika seharusnya dimulai tahun 1990-an: 20 tahun yang lalu. Investornya Emaar Properties dari Dubai. Tapi krisis ekonomi tahun 1998 yang begitu hebat membuat Mandalika menderita. Investornya tidak hanya angkat tangan tapi juga angkat kaki. Asset Mandalika disita BPPN. Lalu diserahkan ke BUMN.

Dua tahun terakhir ini segala macam keruwetan bisa diselesaikan. "Semua detail perencanaan juga sudah final," ujar Dirut ITDC, IB Wirajaya. Dua bulan lalu semua izin sudah beres. Izin-izin sudah di tangan. Amdal sudah terbit. Bahkan, meski belum jelas apa manfaatnya, status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah terbit.

Maka sudah waktunya pembangunan fisik dimulai: membangun jalan utama di dalam kawasan itu. Kini PT Waskita Karya lagi menyelesaikan badan jalan: lebar 40 meter, panjang 4 kilometer. Tiga bulan lagi pengerasan jalan ini harus sudah selesai. Agar investor yang akan memulai proyeknya di Mandalika bisa memobilisasi peralatan dan bahan-bahan bangunan.

Dirut ITDC (ib.wirajaya@yahoo.com), memang all out mengundang investor ke Mandalika. Yang prioritas ditawarkan adalah: farming green house solar cell (gabungan solar cell seluas 40 ha yang di bawahnya untuk tanam sayur dan holtikultura). Hasil listriknya untuk keperluan kawasan itu sendiri. Sayur-holtikulturanya bisa untuk ekspor.

Lokasi ini ideal. Tidak jauh dari bandara. Tiap hari ada penerbangan ke Singapura. Untuk pasar Jakarta pun oke. Tujuh penerbangan langsung Lombok-Jakarta setiap hari. Ditambah 10 penerbangan langsung ke Surabaya.

Yang juga prioritas ditawarkan adalah pembangunan lapangan golf. Harus 18 hole dengan segala fasilitasnya termasuk resort. Disediakan lahan 120 ha. Lokasinya istimewa: ada pantai indahnya dan ada bukitnya.

Tawaran berikutnya: theme park, convention center, hotel-hotel berbintang, dan fasilitas pendukung turisme lainnya.

Untuk itu ITDC hanya menerima investor yang serius. Bukan spekulan. Atau pedagang izin. Yang bisa diikat dengan jadwal pembangunan yang ketat. Sebagian fasilitas itu harus selesai November 2017. Sebagian lagi paling lambat November 2018.

Itulah keputusan rapat di Mandalika, Sabtu sore lalu. Kalau semua ini terwujud, Lombok benar-benar luar biasa: punya Senggigi, Gili, dan Mandalika. Setelah itu keindahan alam di sekitar Rinjani akan berkembang sendiri. Pulau-pulau terindahnya di lepas pantai timur tinggal tunggu giliran. NTB bukan lagi sekadar Nusa Tergantung Bali.


Yang Penting: Ada Listrik

Saya teringat saat pertama ke Gili Trawangan empat tahun lalu. Begitu mereka tahu saya adalah Dirut PLN, kedatangan saya langsung dihujani pertanyaan: kapan listrik masuk Gili Trawangan. Masak obyek turis yang begini bagusnya tidak ada listriknya. Ketika pulang saya lupa seperti apa indahnya Gili Trawangan. Yang terbayang hanyalah: bagaimana cara melistriki pulau kecil itu.

Jumat malam lalu saya ke Lombok Utara. Kaget. Pulau Gili Trawangan dan dua pulau lainnya terlihat terang benderang. Alhamdulillah. Kabel bawah laut menuju Gili Trawangan berfungsi dengan baik. Sabtu pagi, saat matahari sudah tinggi, ketika saya bermaksud jalan kaki mengelilingi pulau itu, saya harus geleng-geleng kepala: begitu banyak listrik yang tidak dimatikan.

Begitu borosnya. Lupa bagaimana tidak ada listrik dulu.

Seorang ibu mengejar saya. Dia pemilik restoran. "Listrik di sini sering drop, Pak," katanya. Maka saya batalkan jalan-jalan. Saya langsung cari kantor PLN Gili Trawangan. Ternyata jauh di ujung.

"Di sini pasti banyak pencurian listrik," ujar saya pada staf PLN di situ. Saya harus mengetok-ngetok pintu rumah dinasnya. Rupanya dia belum bangun. "Betul Pak. Lima orang lagi diproses," jawabnya.

Rasanya tidak hanya lima orang. PLN harus lebih kerja keras memberantas pencurian listrik. Agar kasus tegangan drop teratasi. Bahkan kalau PLN mau pakai sistem pengendalian listrik secara otomatis (petugas PLN bisa mematikan listrik siapa pun dengan handphone dari jauh) bisa dicoba kecil-kecilan di sini.

Lombok memang sangat menjanjikan. Mandalika harus menjadi lokomotif besar untuk menggerakkan turisme Lombok.

Setelah lokomotif Mandalika yang lama mogok itu mulai bergerak, ITDC mendapat tugas baru: mengembangkan kawasan Danau Toba.

Saya termasuk orang yang sangat mengagumi keindahan dan kesejukan kawasan Danau Toba. Mengagumi sambil memprihatinkannya.

Turisme di Danau Toba tidak berkembang sama sekali. Ekonomi sekitar Danau Toba begitu-begitu saja. Seperti tidak mendapat berkah dari surga yang diturunkan Tuhan di Tapanuli. Saya khawatir Tuhan akan marah.

Semoga pembaca tidak marah karena tulisan soal stemcell implant gigi saya harus tertunda lagi Senin depan. Mandalika lebih penting. Juga Danau Toba. (antara)

Bupati Tapanuli Tengah jadi tersangka sengketa pilkada di MK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang (RBS) sebagai tersangka dalam kasus sengketa pilkada yang juga menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu, menyatakan penyidik telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup sehingga dapat disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pilkada di Tapanuli Tengah Sumatera Utara.

"Setelah gelar perkara kasus Akil Mochtar beberapa kali dan pekan lalu ada pengembangan kasus disimpulkan terjadi tindak pidana korupsi," kata Johan.

Johan juga menuturkan saat ini tengah berlangsung penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Tapanuli Tengah, Jalan MH Sitorus Nomor 64 dan di Kantor Bupati Jalan Ferdinand Lumban Tobing Nomor 18 Sibolga Sumatra Utara.

"Baru saja sekitar pukul 11.30 WIB sampai saat ini dilakukan penggeledahan di kantor, serta rumah dinas bupati," ujar Johan.

KPK masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus sengketa pilkada di MK dan ada kemungkinan muncul tersangka baru.

Raja Bonaran Situmeang diduga melanggar Pasal 6 ayat 1a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. (antara)

KPK: Central Tapanuli District Head Named Suspect for Bribing Akil Mochtar

The Corruption Eradication Commission (KPK) has named the head of Central Tapanuli district, in North Sumatra, a suspect for allegedly bribing former Constitutional Court chief justice Akil Mochtar.

Raja Bonaran Situmeang allegedly paid Akil to secure a favorable outcome in an election dispute case. The disgraced judge has been sentenced to life in prison for taking bribes.

“Investigators have obtained two strong pieces of evidence against R.B.S., the district head of Central Tapanuli,” KPK spokesman Johan Budi said on Wednesday.

Johan said Bonaran was charged under Article 6 of the 1999 Law on Corruption for bribing a judge, which carries a maximum penalty of 15 years in prison and a maximum fine of Rp 750 million ($65,000).

The KPK claims Bonaran paid Akil Rp 1.8 billion through a middleman identified as Bakhtiar Ahmad Sibarani.

The antigraft agency has raided Bonaran’s office and official residence in Sibolga to secure evidence.

Bonaran, a lawyer, became a source of controversy years ago when he was representing businessman Anggoro Widjojo in the Integrated Radio Communication System (SKRT) graft case at the Forestry Ministry.

Bonaran, along with Anggoro’s brother, Anggodo Widjojo, was accused of trying to obstruct the KPK’s investigation.

But despite the scandal, Bonaran managed to win the election in Central Tapanuli in 2011. His rival, Dina Riana Samosir, and her running mate, Hikmal Batubara, challenged the result at the Constitutional Court, citing Bonaran’s role in helping Anggoro leave the country. However, the court decided not to revoke Bonaran’s right to be elected district head.

Anggoro was sentenced to five years in prison last month after being arrested in China earlier this year. (thejakartaglobe)

[CPNS 2014] Basarnas Jambi Antisipasi Kecurangan Penerimaan CPNS

Badan SAR Nasional membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2014 ini, untuk terciptannya seleksi yang bersih dari praktek KKN, instansi itu telah melakukan antisipasi.

"Kita jamin tes tahun ini murni dan bersih, kita jamin tidak akan ada pungutan apapun," kata Kasubbag Umum Basarnas Kantor SAR Jambi M Arif, Sabtu.

Ia mentatakan, untuk mengantisipasi terjadinya praktek kecurangan pada penerimaan CPNS tahun ini, Basarnas melarang setiap anggotanya untuk menjalin atau membuka komunikasi dengan calon peserta CPNS yang ingin mendaftar ke Basarnas.

"Sistemnya sangat bersih. Kita di sini juga melarang seluruh anggota kita melakukan komunikasi dengan para calon pelamar, itu diinstruksikan langsung oleh Basarnas pusat untuk mengantisipasi terjadinya praktek KKN," katanya.

Bahkan, Basarnas akan memberikan sanksi kepada setiap anggota yang menjalin dan membangun komunikasi dengan pelamar CPNS Basarnas.

"Sudah jelas, jika ada anggota yang melakukan komunikasi dengan calon pelamar dan hal tersebut terbukti maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No 53 serta peraturan Basarnas," tegasnya.

Namun hingga saat ini pihaknya belum mengetahui berapa jumlah peserta yang melamar ke Basarnas Jambi, karena seleksinya tingkat nasional, jadi seluruhnya hanya diketahui oleh Basarnas pusat.

Pendaftaran CPNS hanya dapat dilakukan secara online, yakni melalui website http://panselnas.menpan.go.id. Pendaftaran dibuka dari 20 Agustus 2014 hingga 3 September 2014.

Basarnas Kantor SAR Jambi sendiri baru mengetahui jumlah seluruh peserta pada 5 September mendatang.

Oleh karena itu, Arif mengimbau agar putra-putra terbaik dari seluruh Provinsi Jambi mendaftarkan diri ke Basarnas Kantor SAR Jambi, karena masih sangat membutuhkan anggota.

"Khususnya bagi yang gagal pada tes Polri dan TNI, sebaiknya dapat mendaftarkan diri ke Basarnas, karena kompetensi yang dimiliki oleh TNI dan Polri tidak jauh berbeda dengan Basarnas," tambahnya. (antara)

New Autonomous Areas to be formed in North Sulawesi

New autonomous areas would be established in North Sulawesi province before the termination of the present administration, a local official said.

The process of forming four new autonomous areas would be wrapped up before President Susilo Bambang Yudhoyono ends his term of office on October 20 this year, a provincial spokesman Jemmy Kumendong said here on Saturday.

Jemmy said Home Affairs Minister Gamawan Fausi has given confirmation about the establishment of the new autonomous areas on the sidelines of a national working meeting at the ministry in Jakarta held on Thursday.

He quoted the minister as saying that a ministerial team is discussing with the Commission I and II of the House of Representatives matters concerning the establishment of the new autonomous areas.

Gamawan has passed instruction to the director general of regional autonomy, Djohermansa Johan, to finish the process before the termination of the term of office of the President Yudhoyono.

The four new autonomous areas, which have been approved by the Commission I and II of the House of Representatives are a new province, Bolmong Raya, city administrations Langowan and Tahuna and a new regency Talaud Selatan.
Not Correct to Merge Fisheries and Agriculture Ministry

Not Correct to Merge Fisheries and Agriculture Ministry

President-elect Joko "Jokowi" Widodo's plan to merge the maritime affairs and fisheries ministry and the agriculture ministry into a food sovereignty ministry is contrary to his vision to develop marine resources, an executive said.

"The plan to combine the two ministries runs counter to the vision and mission of Jokowi, who will give priority to the development of marine resources," Secretary General of the People's Coalition for Fisheries Justice (KIARA) Abdul Halim said, in a press statement released Saturday.

Under law number 39 of 2008 on state ministry, the maritime affairs and fisheries ministry is a government affairs ministry whose scope had been set in the 1945 Constitution, Abdul said.

Any effort to form or change a ministry must consider eight aspects, including efficiency and effectiveness, scope of tasks and proportional burden of tasks, continuity, harmony, global environmental development and the need to handle certain government affairs on a self-reliant basis, he said.

"Therefore, the President cannot dissolve the maritime affairs and fisheries ministry without a seal of approval from the House of Representatives (DPR)," Abdul noted.

The President could turn the planned food sovereignty ministry into a coordinating ministry to coordinate government tasks in the food sector, he added.

The merger of ministries could also be done by considering not only budget efficiencies, but also the extent to which the new ministry would manage the potential and coordination with national leaders.

"For instance, in Norway, which has the fourth greatest fishery potentials in the world and large sales of fish, fishery affairs are incorporated into the ministry of trade, industry and fisheries. Through this ministry, national leaders can focus their tasks and have no difficulties in coordinating with one another," Abdul said.

If Jokowi insisted on merging the two ministries into a food sovereignty ministry, this would be worse than the New Order regime, he warned. The challenges in the fishery and maritime sector were limited, not only to production but also distribution at a national level. (antara)

Jembrana Asks Japan to Help Overcome Sewage Problem

Officials from Bali's provincial district of Jembrana have met with Toshiaki Mori, deputy chairman of the Japanese Industrial Promotion Institute of Yamaguchi, to discuss sewage treatment.

"Indeed, one of our fish processing plants is using the sewage treatment technology in Jembrana, but we wish for better technology, such as an integrated sewage treatment system," said Jembrara regent I Putu Artha here on Saturday.

According to Putu, in meeting with Toshiaki Mori, his group also talked about waste management, including the handling of plastics.

"The Japanese company is ready to help if we need technology in handling sewage treatment and waste management," the regent stated.

Jembrana has initiated a plan to launch waste banks program in the community and schools, said Putu.

"In the schools, we directed students to save garbage, which they gather in the school environment," Putu explained.

Putu said, after the first meeting, that Bali officials will visit Japan to observe sewage treatment systems. (antara)

Analyst Lauds Next Government's Plan to Form Special Taxation Body

The Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) has praised the next government's plan to create a ministerial-level body to manage taxes.

"In the midst of various binds, the plan to form a ministerial-level body seconded to the President to manage taxes is a good idea and worth appreciating," CITA analyst Yustinus Prastowo said here on Saturday.

He added that the creation of the special body was crucial, in view of the tax receipt target set in the draft 2015 state budget.

The next government would shoulder the burden of narrowing fiscal room since the imminent economic slowdown would reduce the tax growth to below 10 percent, he said.

To that end, he said the Joko Widodo-Jusuf Kalla government should reform the taxation system, set priority scales and achieve performance in a well-planned, guided and measurable way.

The taxation policy in the next five years should place an emphasis on law enforcement, protection of taxpayers' rights, good services, and re-distribution of income by providing infrastructures and improved basic services, he said.

During the 10 years of President Susilo Bambang Yudhoyono's government, Yustinus said the tax ratio - the ratio of tax receipts to gross domestic product (GDP) - only rose 0.2 percent to 12.3 percent, compared with 2004.

The figure was below the average tax ratio of lower-middle income countries, which reached 17.7 percent. Meanwhile, the standard tax ratio to achieve millennium development goals (MDGs) is 25 percent, he said. (antara)