13 Mar 07 21:22 WIB
Pemekaran Tidak Mutlak
Tingkatan Kesejahteraan Rakyat
P. Sidimuan, WASPADA Online
Prof. Ir. Sukaria, pakar tekhnik dan manajemen USU Medan mengatakan, pemekaran kabupaten bukanlah indikator mutlak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi faktor terpenting untuk menuju kemakmuran adalah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. "Masyarakat harus turut serta sebagai pelaku pembangunan sehinggga hasilnya tepat sasaran. Manfaatnya juga secara langsung bisa dirasakan mereka dan tidak tergantung pada banyaknya wilayah kabupaten," katanya.
Ungkapan itu menanggapi wartawan di P. Sidimpuan yang meminta pendapatnya tentang maraknya aksi pro kontra atas rencana pemekaran wilayah Kab. Tapanuli Selatan. Profesor yang ditemui di Siais dalam rangka penandatanganan MoU antara USU dengan Pemkab Tapsel itu mengakui, saat ini gejala euphoria politik di kalangan politisi dan elit-elit politik daerah sangat tinggi. 'Kehendak rakyat' selalu dijadikan isu sentral untuk memuluskan keinginan mereka.
Ditanya apakah pemekaran daerah dapat meningkatkan DAU, dia membantah. Karena untuk mendapatkan DAU dari pusat sudah ada rumusnya, termasuk berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Katanya, sudah banyak daerah pemekaran di Indonesia, tetapi kesejahteraan masyarakatnya masih jauh dari harapan. Seperti halnya Kab. Pakpak Barat, Humbahas, Tobasa di Sumatera Utara. Khusus untuk Tapsel, Sukaria berpendapat, ketertinggalan selama ini disebabkan faktor kesalahan manajemen para pemangku kebijakan. Utamanya dalam menjalankan strategi kebijakan pro rakyat. "Banyak kebijakan pembangunan tidak menyentuh kepentingan masyarakat," sebut Prof. Sukaria yang mengaku pernah terlibat penyusunan konsep dan proposal pengusulan Provinsi Tapanuli itu.
Dia mengimbau, sebelum melakukan atau mengajukan pemekaran, harusnya terlebih dahulu dilakukan kajian ilmiah. Sehingga usulan pemekaran bisa segera terealisasi dan tanpa hambatan. "Pemerintahan pusat juga jangan melakukan kesalahan total dalam menyikapi euphoria pemekaran."
Kepentingan
Mengenai pemekaran terkait kepentingan para elite politik, Prof. Sukaria mengatakan memang kebanyakan proses pemekaran di daerah lebih bernuansa politis daripada pertimbangan ilmiah. Bisa jadi karena didorong rasa ingin menguasai ketimbang dikuasai. Kepada pemerintah pusat, diminta berhati-hati dan seksama menentukan jadi tidaknya pemekaran suatu daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor objektif. Sehingga tidak serta merta tunduk dengan desakan kelompok politisi.
Di akhir pembicaraan, Prof. Sukaria mengaku langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Tapsel sangat baik sekali. Seperti halnya membuka kawasan terisolir ke 'dunia luar'. Karena hal ini merupakan langkah tepat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan. "Yakinlah jika sarana transportasi sudah lancar, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan serta merta meningkat. Karena hasil produksi pertanian bisa dipasarkan dengan cepat."
Pemekaran Tidak Mutlak
Tingkatan Kesejahteraan Rakyat
P. Sidimuan, WASPADA Online
Prof. Ir. Sukaria, pakar tekhnik dan manajemen USU Medan mengatakan, pemekaran kabupaten bukanlah indikator mutlak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi faktor terpenting untuk menuju kemakmuran adalah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. "Masyarakat harus turut serta sebagai pelaku pembangunan sehinggga hasilnya tepat sasaran. Manfaatnya juga secara langsung bisa dirasakan mereka dan tidak tergantung pada banyaknya wilayah kabupaten," katanya.
Ungkapan itu menanggapi wartawan di P. Sidimpuan yang meminta pendapatnya tentang maraknya aksi pro kontra atas rencana pemekaran wilayah Kab. Tapanuli Selatan. Profesor yang ditemui di Siais dalam rangka penandatanganan MoU antara USU dengan Pemkab Tapsel itu mengakui, saat ini gejala euphoria politik di kalangan politisi dan elit-elit politik daerah sangat tinggi. 'Kehendak rakyat' selalu dijadikan isu sentral untuk memuluskan keinginan mereka.
Ditanya apakah pemekaran daerah dapat meningkatkan DAU, dia membantah. Karena untuk mendapatkan DAU dari pusat sudah ada rumusnya, termasuk berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Katanya, sudah banyak daerah pemekaran di Indonesia, tetapi kesejahteraan masyarakatnya masih jauh dari harapan. Seperti halnya Kab. Pakpak Barat, Humbahas, Tobasa di Sumatera Utara. Khusus untuk Tapsel, Sukaria berpendapat, ketertinggalan selama ini disebabkan faktor kesalahan manajemen para pemangku kebijakan. Utamanya dalam menjalankan strategi kebijakan pro rakyat. "Banyak kebijakan pembangunan tidak menyentuh kepentingan masyarakat," sebut Prof. Sukaria yang mengaku pernah terlibat penyusunan konsep dan proposal pengusulan Provinsi Tapanuli itu.
Dia mengimbau, sebelum melakukan atau mengajukan pemekaran, harusnya terlebih dahulu dilakukan kajian ilmiah. Sehingga usulan pemekaran bisa segera terealisasi dan tanpa hambatan. "Pemerintahan pusat juga jangan melakukan kesalahan total dalam menyikapi euphoria pemekaran."
Kepentingan
Mengenai pemekaran terkait kepentingan para elite politik, Prof. Sukaria mengatakan memang kebanyakan proses pemekaran di daerah lebih bernuansa politis daripada pertimbangan ilmiah. Bisa jadi karena didorong rasa ingin menguasai ketimbang dikuasai. Kepada pemerintah pusat, diminta berhati-hati dan seksama menentukan jadi tidaknya pemekaran suatu daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor objektif. Sehingga tidak serta merta tunduk dengan desakan kelompok politisi.
Di akhir pembicaraan, Prof. Sukaria mengaku langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Tapsel sangat baik sekali. Seperti halnya membuka kawasan terisolir ke 'dunia luar'. Karena hal ini merupakan langkah tepat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan. "Yakinlah jika sarana transportasi sudah lancar, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan serta merta meningkat. Karena hasil produksi pertanian bisa dipasarkan dengan cepat."
loading...